Nasib Tunjangan Kepala Desa Pangandaran Belum Dibayar, Wawan Herdiawan Angkat Suara
Nasib tunjangan para kepala desa di Kabupaten Pangandaran kembali menjadi sorotan. Dari total 41 bulan tunjangan yang harus dibayarkan, hingga saat ini baru Tiga bulan yang terealisasi. Hal ini menjadi pembahasan hangat setelah dilaporkan oleh media online Obor Merah beberapa waktu lalu.
Wawan Herdiawan, Kepala Desa Campaka, menyampaikan bahwa setelah pemberitaan tersebut tersebar luas, dukungan terhadap dirinya mengalir deras, terutama dari para kepala desa di wilayah Kecamatan Cigugur dan Langkaplancar. "Setelah pemberitaan saya menyebar di salah satu media online, banyak kepala desa yang mendukung saya," ujarnya pada Minggu (5/1/2025).
Harapan yang Tak Pasti
Menurut Wawan, selama ini para kepala desa memilih untuk diam dengan harapan Pemda Kabupaten Pangandaran akan segera membayar tunjangan mereka. Namun, harapan tersebut hingga kini belum terpenuhi. "Kami menaruh harapan, siapa tahu besok atau lusa Pemda bisa membayar tunjangan yang merupakan hak kami," katanya.
Wawan menegaskan bahwa dirinya dan para kepala desa lainnya sangat tidak setuju jika hak-hak mereka tidak dipenuhi. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran justru berencana membeli mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati. "Kami sangat tidak sepakat ketika hak-hak kami sebagai kepala desa tidak dibayarkan, sementara Pemda malah berniat membeli mobil dinas," tegasnya.
Kritik Terhadap Pembelian Mobil Dinas
Wawan menilai bahwa pembelian mobil dinas baru bukanlah kebutuhan mendesak, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik. "Mobil dinas kan sudah ada, ngapain beli mobil baru lagi, sementara keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja," ujar Wawan.
Ia juga mengingatkan bahwa tunjangan kepala desa untuk tahun 2024 saja baru dibayarkan selama tiga bulan, sehingga total tunggakan yang belum dibayarkan mencapai 38 bulan. Padahal, sebelumnya Bupati telah berjanji untuk membayar enam bulan tunjangan. "Harapan kami sih, bayar dulu hak-hak kami, setelah beres baru beli mobil," tambahnya.
Kondisi Ekonomi Masyarakat
Selain itu, Wawan juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Di tengah defisit keuangan daerah, rencana pembelian mobil dinas baru dinilai tidak bijaksana. "Saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tidak terbayang mau disebut apa nantinya jika mobil dinas tetap dibeli," ungkapnya.
Menurut Wawan, membeli mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati bukanlah kebutuhan yang sangat mendesak. Ia menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting. "Alangkah bijaksananya kalau anggaran itu dialihkan untuk sesuatu yang lebih penting. Untuk sementara, kendaraan dinas yang ada bisa digunakan," pungkasnya.
Penutup
Kasus tunggakan tunjangan kepala desa di Pangandaran mencerminkan perlunya prioritas anggaran yang lebih jelas dari Pemerintah Daerah. Dukungan yang terus mengalir kepada Wawan Herdiawan menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi para kepala desa, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan situasi keuangan yang sedang defisit, langkah bijak dalam pengelolaan anggaran sangat dibutuhkan agar tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar